BIDIK BALI, KLUNGKUNG – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung menghadiri kegiatan Rapat Pembahasan Realisasi Keuangan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, bertempat di Aula Dharma Widya Mandala, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Rabu, (11/11).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“ Kasubag Tata Usaha Kantah Klungkung mengatakan, Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sekaligus mengoptimalkan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2026. Melalui pembahasan bersama, masing-masing satuan kerja dapat mengevaluasi capaian realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Selain sebagai sarana evaluasi, pertemuan ini juga menjadi wadah koordinasi dalam meningkatkan ketepatan pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan. Optimalisasi realisasi keuangan diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.” Ujarnya.
“ Menurut Kasubag TU, Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta mendorong pencapaian target realisasi anggaran secara optimal.
Melalui koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan pada setiap satuan kerja semakin tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.” Ucapnya .(*).
